Pengadaaan Barang/Jasa Pemerintah

Ketersediaan barang maupun jasa di berbagai instansi pemerintahan (khususnya perguruan tinggi) perlu mendapat perhatian guna menjamin keberlangsungan pelayanan secara utuh pada instansi – instansi tersebut. Ketersediaan ini seringkali mendapatkan kendala dalam segi tingkat persaingan yang tinggi antar daerah maupun antar instansi akibat adanya sistem lelang. Sebelum menggunakan sistem e-catalogue dan e-purchasing, sistem pengadaan barang maupun jasa dilakukan dengan menggunakan sistem konvensional. Sistem ini memiliki beberapa permasalahan yang dapat menghambat ketersediaan sediaan di instansi. Tidak seragamnya harga dapat menjadi salah satu kendala. Selain itu juga waktu pengadaan yang dibutuhkan pada metode konvensional cukup lama dan rumit, sehingga hal ini menjadi beban yang perlu diperhatikan.  Distribusi yang tidak merata serta waktu kedatangan juga sering menjadi masalah meski telah menggunakan metode perencanaan yang canggih dan ekstra. Dengan begitu, pemerintah melakukan pembaharuan melalui hadirnya system e-catalogue (e-katalog) sediaan barang berisi daftar harga, spesifikasi dan penyedia barang.

Tahapan pengadaan barang sebelum hadirnya e-catalogue secara garis besar adalah melalui perencanaan, pengadaan, penerimaan, dan distribusi ke unit pelayanan. Proses pengadaan dengan menggunakan e-catalogue hampir sama, hanya yang berbeda adalah adanya daftar barang yang telah ditentukan. Daftar barang yang ada di e-catalogue ini adalah daftar barang yang diusulkan oleh seluruh daerah di Indonesia. E-catalogue ini diklaim dapat membuat proses pengadaan barang menjadi lebih efisien. Selain itu, e-catalogue ini memerlukan waktu pengadaan yang lebih singkat dibandingkan dengan metode konvensional, hal ini sangat menguntungkan bagi instansi yang memerlukan sediaan barang dengan cepat. Selain itu, sistem e-catalogue ini juga memberikan kepastian spesifikasi teknis dan acuan harga yang seragam.

E-Purchasing merupakan metode pembelian barang/jasa secara elektronik berdasarkan e-Catalogue. Tujuan dilaksanakannya e-Purchasing yaitu mempermudah Penyedia barang/jasa dan pengguna dalam kegiatan pemilihan dan pengadaan barang, jasa dan bahan medis habis pakai. Dengan adanya e-Purchasing baik Penyedia barang/jasa maupun pengguna dapat menghemat biaya dan waktu karena sistem dilakukan secara online pada e-Catalogue. Peraturan terbaru terkait pengadaan barang/jasa diatur oleh Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah yang akan berlaku mulai Juli tahun ini, terdapat 10 perubahan penting. Selain lebih sederhana, dalam Perpres ini juga diatur tentang swakelola tipe baru, penyelesaian sengketa kontrak yang lebih mudah, perubahan ULP (Unit Layanan Pengadaan) serta perubahan batas pengadaan langsung untuk jasa  konsultasi meningkat.

Sumber : banten tribun


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *